Berita Terbaru – PDIP mulai melakukan manuver di dunia perpolitikan indonesia. Partai yang di pimpin ibu Megawati itu mereferensikan amandemen hanya terbatas pada Undang-Undang Dasar 1945, untuk kembalikan MPR jadi instansi paling tinggi negara serta berkuasa membuat Garis-Garis Besar Haluan Negara alias GBHN seperti masa Orde Baru. Saran atau masukan ini dianggap bisa membuat MPR menjadi lembaga yang makin disegani lagi oleh beberapa pihak yang sering membuat onar di negeri tercinta kita ini

Fadli Zon Tanggapi Usulan PDIP Perihal Kuatkan Lembaga MPR

Referensi itu adalah satu dari 23 referensi hasil Kongres V PDI Perjuangan di Bali. Menyikapi saran PDIP, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menjelaskan memerlukan analisis lebih dalam tentang urgensi dilakukan amandemen UUD 1945. Karena, katanya, berkaca pada waktu dulu didapati ada permasalahan waktu amandemen dikerjakan.

“Pada waktu dulu, amandemen ini ada permasalahan khususnya dari bagian intisari serta mekanisme. Dari susbtansi itu naskah aslinya memang di hilangkan, ini jadi permasalahan serta keterangan di hilangkan atau naskah aslinya dirombak serta kita hampir mempunyai naskah UUD yang baru,” kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Dia memperingatkan, jangan pernah saran amandemen itu nanti cuma untuk kebutuhan beberapa barisan dengan periode waktu pendek.”Jika ingin amandemen harus dikaji dengan jeli jangan cuma untuk kebutuhan sekejap. Jika untuk kebutuhan sekejap atau barisan ini bikin rugi rakyat,” tutur Fadli. Untuk didapati, Indonesia telah 4x lakukan amandemen UUD 1945 yaitu pada Oktober 1999, Agustus 2000, November 2001, serta Agustus 2002.Dalam 4x amandemen itu, satu hal yang ditetapkan adalah meniadakan kehadiran GBHN dan pilpres serta wapres oleh MPR jadi instansi paling tinggi negara.

“Sampai seberapa jauh kita ingin kerjakan amandemen itu jika dapat sekaligus juga saja kita kembalikan dahulu lalu adendum dari beberapa hal yang telah ditetapkan di amandemen 1 sampai 4. Lalu hal apa yang akan dikerjakan di amandemen selanjutnya dengan bentuk adendum. Naskah asli dikembalikan serta UUD 1945 dikembalikan, ini yang perlu dilakukkan bukan untuk kebutuhan politik periode pendek,” kata Fadli.

admin Berita Terbaru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *